PIDATO BUPATI SLEMAN

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2011 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010.

Sesuai dengan kerangka acuan tersebut, telah ditetapkan visi Kabupaten Sleman yaitu  terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 misi yaitu 1) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat; 2) meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat; 3) meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan; 4) memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup; serta 5) meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Pemkab Sleman, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2011 sebagai tahun pertama dari rangkaian pelaksanaan RPJMD tahun 2011-2015, diprioritaskan untuk 1) penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 2) Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan; 3) Menjaga kualitas kesehatan; 4) Peningkatan kualitas pendidikan; 5) Peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal; 6) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 7) Menjaga kualitas sarana prasarana publik, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan                        8) Peningkatan keamanan ketertiban, dan pengelolaan bencana alam.

Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati,

Prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2011 dilaksanakan dengan kebijakan untuk penjaminan masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Strategi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diorientasi-kan pada keterpaduan dan sinergisme antar sektor, agar masyarakat miskin memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menciptakan aktivitas perekonomian dan sosial keluarga.

Penjaminan masyarakat miskin dilaksanakan di bidang kesehatan, melalui pelayanan JPKM. Pada APBD tahun 2011 telah dilakukan fasilitasi penjaminan kesehatan sebanyak 127.472 orang, dan fasilitasi pelayanan Jamkesmas yang didanai APBN  kepada 202.763 orang. Selain itu bagi masyarakat rawan miskin yang sakit difasilitasi dengan Bantuan Sosial Kesehatan terhadap 1.283 orang, serta pemberian makanan tambahan bagi 5.250 balita dan 465 ibu hamil dan ibu nifas. Program JPKM juga melayani peserta yang mampu secara mandiri.

Penjaminan juga disasarkan untuk keberlanjutan pendidikan siswa SMK dan SMA dari keluarga miskin melalui bantuan jaminan pendidikan pada 4.043 siswa. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap anak di Sleman minimal berpendidikan SMK dan SMA.

Pemkab Sleman juga memfasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni berupa 12 ribu zak semen dan bantuan stimulan bedah rumah 34 unit bagi keluarga miskin. Bantuan juga diberikan oleh Kementerian Perumahan 100 unit, Kementrian Sosial 100 unit dan Pemerintah Propinsi 140 unit.

Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan dengan pemberian ketrampilan dengan memanfaatkan potensi lokal dan dapat secara langsung memberikan nilai ekonomis. Pembinaan diberikan kepada 840 kelompok dan penguatan modal diberikan kepada 225 kelompok.

Pemkab Sleman juga memfasilitasi pembuatan 3.190 KTP dan 1.6190 Kartu Keluarga dan 228 akta kelahiran bagi warga miskin, fasilitasi distribusi raskin  dan kartu Rumah Tangga Miskin kepada 37.416 RTM dan pemberian bantuan kebutuhan dasar 300 orang lansia rentan sosial ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan melalui pendampingan PNPM Perkotaan dan PNPM Perdesaan dari pemerintah pusat, dengan dana pendampingan dari APBD Rp 550 juta.

Dalam upaya mengatasi pengangguran, kebijakan kami adalah mewajibkan semua pengembangan usaha di Sleman memanfaatkan 70% tenaga kerja lokal dan meningkatkan kapasitas ketrampilan para pencari kerja agar siap kerja. Pada tahun 2011 di Sleman terdapat 1.031 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahan-perusahaan tersebut sebanyak 56.222 pekerja.

Upaya perluasan lapangan kerja juga dilaksanakan melalui program pelayanan penempatan tenaga kerja terdaftar, meliputi Angkatan Kerja Lokal, Angkatan Kerja Antar Daerah, dan Angkatan Kerja Antar Negara dengan dukungan peran sektor swasta dan masyarakat. Pada tahun 2011 tercatat 4.050 pencari kerja terdaftar, dan berhasil disalurkan sebanyak 85,93% atau 3.480 orang.

Pemkab Sleman juga melaksanakan program padat karya produktif untuk masyarakat korban Erupsi Merapi tahun 2010 di 12 Desa untuk 816 orang dari keluarga miskin.

Perluasan peluang kerja juga dilakukan dengan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan usaha dengan pengucuran dana penguatan modal  Rp20 milyar yang diberikan pada 65 kelompok usaha peternakan, 97 kelompok usaha perikanan, 163 kelompok usaha pertanian, 40 kelompok usaha industri, 29 kelompok usaha koperasi dan 225 kelompok usaha pemberdayaan keluarga dan perempuan.

Berbagai upaya penanggulan kemiskinan dan pengangguran tersebut, telah mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman 2,59%.   Pada tahun   2011 terdapat 50.603 KK miskin dari 305.376 KK atau 16,57%.

Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati,

Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2011 tidak hanya sekadar untuk memperbaiki produksi dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga diorientasikan untuk meningkatkan kontribusi aktivitas pertanian didalam pertumbuhan perekonomian daerah.

Sektor pertanian pada tahun 2011 masih menjadi unggulan perekonomian daerah, dengan komposisi terdapat 28,26% masyarakat Sleman yang bermata pencaharian dari sektor ini. Erupsi Merapi tahun 2010 dan banjir lahar dingin tahun 2011 telah menyebabkan kerusakan yang cukup luas pada lahan pertanian, dengan kerugian untuk sektor pertanian tanaman pangan sebesar Rp236 milyar lebih, komoditas peternakan Rp19 milyar lebih, di sektor perikanan Rp11 milyar lebih, di sektor kehutanan tercatat hutan rakyat seluas 840 ha dan sekitar 1.000 ha lebih lahan TNGM mengalami kerusakan. Sedangkan lahar dingin telah menyebabkan 5,2 hektare lahan padi siap panen dan 14 buah kolam ikan produksi tertimbun material, 1 unit kandang ayam petelur dengan kapasitas 10 ribu ekor roboh total, kematian 7 ekor sapi, 9 ekor kambing.

Berkaitan dengan hal tersebut kebijakan yang diambil pada tahun 2011 adalah pemulihan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengembalikan mata pencaharian masyarakat di sektor pertanian yang hilang ataupun rusak. Hal tersebut dimaksudkan agar produksi pertanian tetap berkelanjutan dan tidak mengganggu ketersediaan pangan.

Aktivitas pemulihan telah memotivasi para petani untuk bangkit kembali mengembangkan budidaya pertaniannya. Hasil produksi produksi beras sebanyak 147.075 ton menurun 12,53% dibanding tahun 2010. Penurunan tersebut selain akibat dampak erupsi Merapi, juga terganggunya saluran irigasi dan mewabahnya hama wereng coklat. Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) mengakibatkan kurang lebih 2.700 ha tanaman padi mengalami puso terutama di wilayah Sleman barat.

Hasil komoditas ubi kayu 14.741 ton, produksi jagung 30.488 ton, meningkat 16,81% dibanding tahun sebelumnya, produksi  kedelai meningkat 9,93% atau mencapai  775 ton.

Produksi ikan konsumsi mencapai 18.364 ton naik 26%, produksi ikan hias  11 juta ekor lebih, meningkat 4,05%, produksi benih ikan 840 juta ekor, meningkat 6,91%.

Budidaya peternakan mengalami peningkatan populasi. Populasi sapi potong  51.706 ekor meningkat 9,93%, sapi perah 3.522 ekor meningkat 12,38%, kambing 35.732 ekor meningkat 12,23%, domba 70.698 ekor meningkat 9%, ayam buras 1.538.058 ekor meningkat 4,1%, ayam petelur 1.668.820 ekor meningkat 16,4%, ayam pedaging 2.713.870 ekor meningkat 7,6%, itik 205.815 ekor meningkat 2,46% dan burung puyuh 916.305 ekor meningkat 4,19%.

Produksi hasil peternakan seperti telur, susu dan daging mengalami penurunan. Produksi susu 2.756 ton menurun 40%. Produksi daging 19.749 ton menurun 7,5% dan produksi telur 17.647 ton menurun 2,7%.

Pada sektor perkebunan, produksi tembakau rakyat meningkat 65,17% dan tembakau virginia 714,28%. Pengelolaan bidang kehutanan difokuskan pada pemulihan hutan, peningkatan perlindungan konservasi, rehabilitasi lingkungan dan sumber daya alam serta peningkatan peran serta masyarakat dalam Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Upaya ini dapat mengurangi 4,13% luas lahan kritis akibat Erupsi Merapi dan meningkatkan 19,53% luas hutan rakyat.

Ketersediaan pangan pada tahun 2011 secara umum mengalami surplus, meliputi. Ketersediaan beras surplus 63.865 ton, jagung surplus; 22.833 ton, kacang tanah surplus: 2.834 ton, ubi kayu surplus: 4.992 ton dan ubi jalar surplus; 1.078 ton.

Tingkat konsumsi masyarakat Sleman untuk beras sebesar 63,70 kg per kapita sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan angka nasional sebesar 120 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi protein hewani mencapai 19,26 kg/kapita/tahun, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 16,29 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi ikan sebesar 27,78 kg/kapita/tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 26,73kg/kapita/tahun.

Kontribusi sektor pertanian pada PDRB harga berlaku 12,56% dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,16%.

Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati,

Kebijakan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan upaya mempertahankan wajib belajar 12 tahun, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan, mewujudkan iklim belajar yang kompetitif berdasar pada potensi akademis dan budi pekerti, serta meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD.

Untuk meningkatkan SDM pendidik, upaya yang dilakukan antara lain melalui evaluasi kinerja 150 kepala sekolah sebagai bahan penataan kepala sekolah, validasi data pendidik sebanyak 7.924 PNS, fasilitasi sertifikasi 2.000 guru,  penilaian angka kredit 1.267 guru, serta pemberian insentif GTT, GTY, PTT, pamong PAUD 7.348 orang. Secara kuantitatif rata-rata persentase jumlah guru layak mengajar jenjang SD sebesar 58,19%, SMP 82,12% dan SMA/SMK 88,47%. Ketidaklayakan akibat latar pendidikan yang belum memenuhi standar kualifikasi S1/DIV, karena masih berpendidikan SPG dan D2. Untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan dukungan pemerintah pusat khususnya dalam hal pendanaan.

Berdasarkan indikator aksesbilitas pendidikan menunjukkan peningkatan pada angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) terutama jenjang SD dan SMA/SMK/MA, sedangkan pada jenjang SMP/MTs mengalami penurunan. APK tingkat SD/MI sebesar 116,45% naik 0,03%, jenjang SMP/MTs turun 1,8% menjadi 113,68% dan jenjang SMA/SMK/MA naik 0,49% menjadi 77,66%. Sedangkan APM jenjang SD/MI meningkat 0,78% menjadi 101,51%, jenjang SMP/MTs turun 2,06% menjadi 79,65% dan jenjang SMA/SMK/MA naik 0,01% menjadi 54,04%. Tingkat kelulusan SD, SMP, SMA/SMK mencapai 94,53%. Data rata-rata persentase kelulusan jenjang SD sebesar 97,74%, SMP 90,01% dan SMA/SMK 95,83%.

Upaya peningkatan akses pendidikan, juga dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan non formal paket B setara SMP dan C setara SMA. Pendidikan non formal ini sangat mendukung upaya meningkatkan angka melek huruf yang mencapai 95,45%.

Jumlah play group (kelompok bermain)  219 lembaga dengan jumlah siswa 6.755 anak dan 1.046 pamong belajar, 507 satuan PAUD Sejenis dengan jumlah warga belajar sebanyak 20.580 anak dan 2.442 pamong belajar, Taman Penitipan Anak (TPA) 107 lembaga dengan jumlah anak yang dititipkan 2.739 anak dengan pamong belajar sebanyak 516 orang.

Untuk pemerataan pelayanan perpustakaan ke seluruh lapisan masyarakat telah dilaksanakan layanan Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Elektronik Keliling di 47 lokasi, dengan jumlah pengunjung 61.691 orang dan layanan kantong perpustakaan desa dan instansi sebanyak 14 perpustakaan desa, pendampingan terhadap 7 perpustakaan desa, dan supervisi pembinaan pada 9 perpustakaan SD dan 3 perpustakaan instansi.

Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati,

Untuk menjaga kualitas kesehatan disasarkan untuk mewujudkan persentase balita gizi buruk sebesar 0,50%, angka kematian bayi sebesar 5,80 per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan sebesar kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, meningkatnya jumlah KB mandiri sebesar 2%, serta angka harapan hidup waktu lahir sebesar 74,6.

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dengan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), meningkatkan akses pelayanan dan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau, serta optimalisasi pelayanan di puskesmas dan RSUD. Pemasyarakatan PHBS dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan secara sinergi lintas sektoral PKK-KB-Kesehatan-Pendidikan, dan pemantauan PHBS rumah tangga terhadap 41.672 KK. Strategi lain untuk mendukung upaya tersebut, juga dilaksanakan akselerasi desa siaga aktif sebanyak 40 desa.

Mengantisipasi ancaman kasus penyakit menular berupa DBD, HIV/AIDS, dan TBC, dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan. Jumlah kasus DBD pada tahun 2011 tercatat 163 kasus dengan kematian nihil. Penanganan DBD dilakukan melalui pemantauan jentik pada institusi perkantoran, pendidikan dan kesehatan, penyemprotan insektisida, pelayanan imunisasi bagi 12.128 bayi, 14.524 ibu hamil dan di 547 sekolah.

Untuk kasus HIV/AIDS sampai akhir tahun 2011 penderita yang tercatat di wilayah Kabupaten Sleman berjumlah 276 orang. Penanganan peyakit HIV/AIDS dilakukan melalui upaya penemuan dan pendampingan bagi penderita, deteksi dini penyalahgunaan NAPZA, serta pengembangan implementasi sistem pelaporan narkotika dan psikotropika. Sedangkan untuk penanganan penyakit TBC antara lain dilakukan dengan konsultasi klinis TB, sosialisasi ke pondok pesantren, pengobatan dan penyediaan ruang rawat inap khusus TB paru.

Usia harapan hidup masyarakat mencapai 75,78 tahun, di atas rata-rata provinsi 74 tahun dan nasional 70,6 tahun. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 5,25 yang lebih baik daripada angka provinsi sebesar 16 dan angka nasional sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah ibu melahirkan meninggal 15 orang (jika diproyeksikan dengan angka kematian per 100.000 ibu melahirkan/AKI sebesar 122), sementara AKI di Provinsi DIY sebesar 124 dan Nasional 228. Persentase gizi buruk balita 0,5%, lebih baik daripada angka provinsi  0,68% dan nasional sebesar 4,9%.

Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati,

Peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal, diupayakan melalui promosi peningkatan minat investasi, peningkatan kualitas sarana prasarana pasar tradisional, peningkatan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran, promosi peningkatan daya tarik dan daya saing pariwisata.

Untuk membantu upaya promosi wisata telah dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kabupaten (BPPS) yang merupakan lembaga independen untuk meningkatkan citra kepariwisataan di Sleman. Dengan upaya tersebut jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat 2,51% dari 2,9 juta menjadi sekitar 3 juta orang. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sleman 262 ribu orang. Sedangkan rata-rata lama tinggal wisatawan dibandingkan tahun lalu masih sama 2,5 hari untuk wisatawan nusantara dan 2,7 hari untuk wisatawan mancanegara.

Aktivitas industri pada tahun 2011 masih didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga sebanyak 15.449 unit dari 15.564 unit. Peningkatan kapasaitas pelaku terus diupayakan melalui pelatihan para pelaku industri, peningkatan mutu dan desain, inovasi dan peningkatan produk, kemasan dan packing, ketrampilan teknologi olahan, sertifikat halal dan pemberian bantuan teknologi ATBM.

Akibat erupsi Merapi maka 1.489 Industri Kecil Menengah (IKM) menderita kerusakan, untuk itu telah disalurkan bantuan bagi IKM yang berada di Kecamatan Cangkringan, Pakem, Ngaglik, dan Turi. Bantuan yang diberikan kepada 37 kelompok IKM berupa 404 unit mesin dan peralatan senilai Rp.1,4 milyar berasal dari dana APBN dan APBD Provinsi DIY. Untuk menguatkan kemandirian Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  telah digulirkan bantuan modal selama 2001-2011 sebesar Rp.6,596 milyar.

Guna menumbuhkan ekonomi kerakyatan, tetap didorong aktivitas koperasi untuk menyangga kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi perkoperasian menunjukkan bahwa dari 604 unit koperasi yang terdata kondisi aktif 541 unit (89,56%), kondisi pasif 9 unit (1,49%) dan koperasi beku 54 buah (8,94%). Jika dibandingkan data tahun 2010 jumlah koperasi aktif naik 4,64%, jumlah koperasi pasif tetap sama dan jumlah koperasi beku turun 25%. Jumlah anggota koperasi mencapai 234.584 orang. Untuk memacu pertumbuhan koperasi yang sehat maka telah digulirkan modal usaha dari tahun 2001 sampai tahun 2011 sebanyak          Rp 17,782 milyar untuk 461 koperasi.

Pembangunan sektor perdagangan difokuskan pada pengembangan pasar, perlindungan konsumen dan fasilitasi peningkatan eksport, pengembangan prasarana dan sarana pasar, serta pembinaan bagi pedagang pasar dan PKL. Perlindungan konsumen dilakukan dengan pengamanan produk - produk melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa berupa monitoring barang yang rusak dan kadaluwarsa di toko – toko, swalayan dan pasar, serta monitoring harga 20 komoditas secara rutin. Untuk melindungi produk masyarakat telah dilaksanakan fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk 14 merk dagang terdaftar dan 1 paten hak cipta.

Selain itu telah diupayakan pengendalian terhadap tumbuhnya pasar modern dengan terbitnya Peraturan Bupati Sleman nomor 13 tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan. Revitalisasi terhadap pasar tradisional agar tercipta pasar yang bersih dan nyaman, dilakukan dengan rehabilitasi 9 pasar tradisional, pembinaan pedagang pasar, fasilitasi pembentukan dan pembinaan pengurus paguyuban pasar, penataan tempat dagangan dan jenis mata dagangan di 7 UPT Pelayanan Pasar dan peningkatan pelayanan pedagang pasar di 40 pasar dan Taman Kuliner. Upaya peningkatan ekspor dilakukan dengan fasilitasi promosi perdagangan internasional dengan mengikuti 6 pameran produk UKM di Jakarta dan di Yogyakarta yang diikuti 29 pengusaha UKM serta pelatihan manajemen ekspor impor terhadap 25 pengusaha.

Perkembangan investasi di Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan  dari 41 unit usaha PMA mencapai US$185 juta, meningkat 13,92% dan mampu menyerap tenaga kerja 6.385 orang. Sebanyak 32 unit usaha PMDN memiliki nilai investasi Rp827 miliar, meningkat 148,33%, dengan penyerapan tenaga kerja 9.269 orang. Nilai invetasi dari 31.566 unit usaha investasi non PMA/PMDN meningkat 108,61% menjadi Rp3,03 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja 249.189 orang.

Berbagai upaya meningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal, telah berhasil mencapai sasaran pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor industri pengolahan sebesar 3,44%, pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran tercapai 6,75%, pertumbuhan sektor jasa-jasa tercapai 5,38%, serta meningkatnya investasi Non PMA/PMDN sebesar 18,60%.

Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati,

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, disasarkan untuk mewujudkan hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah kategori baik, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan manajemen pengelolaan pemerintahan yang profesional, mampu mengatasi permasalahan daerah, meningkatkan pengelolaan administrasi dan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan terjangkau.

Untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dilakukan dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD, seluruh puskesmas, UPT laboratorium, dan UPT JPKM. Keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan tercermin dengan sertifikasi ISO 9001:2008 pada 19 Puskesmas, Dinas Kesehatan, RSUD Sleman dan 7 Sekolah Menengah Kejuruan.

Untuk mendukung perbaikan sistem pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah diupayakan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi, melalui pengembangan Sistem Informasi Manjemen berbasis digital (SIM). Selain itu juga dilakukan  pengembangan blue print dan penyusunan dokumen teknis e-government. Peningkatan pelayanan juga dilakukan dengan dibukanya akses komunikasi dan informasi serta aduan dari masyarakat melalui website, sms, dan media cetak.

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, juga dilakukan peningkatan kualitas SDM aparat melalui peningkatan kompetensi pegawai, pembinaan pegawai dengan pemberian penghargaan dan hukuman.

Untuk menjaga kinerja pemerintahan, diupayakan melalui peningkatan efektifitas pengendalian dan pengawasan internal, serta pembentukan satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bekerjasama dengan BPKP. Dengan upaya tersebut pada tahun anggaran 2011 dapat diselamatkan keuangan negara Rp256.586.900,00.

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011 telah dievaluasi oleh pemerintah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil nilai cukup baik. Oleh karena itu Pemkab Sleman berhasil mendapatkan penghargaan dari Presiden RI sebagai juara II tingkat Nasional dari 497 Kabupaten/Kota se Indonesia.

Didalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kemandirian Pemerintah Desa, pemerintahan desa diberi Alokasi Dana Desa (ADD), yang besarnya 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Meskipun sejak tahun 2009 ADD terus mengalami penurunan dan pada tahun 2011 hanya dialokasikan Rp1,75 milyar, namun tetap diupayakan dana bantuan kepada pemerintah desa dengan nominal sekitar Rp20 milyar. Bantuan tersebut meliputi hadiah lunas PBB Rp300 juta, tunjangan penghasilan aparatur desa Rp14,08 milyar, tunjangan BPD Rp2,39 milyar, bantuan RT/RW Rp1,65 milyar, bantuan operasional dukuh Rp1,45 milyar, bantuan penyelenggaraan pilkades Rp350 juta, penggantian kerugian terkena erupsi Merapi Rp234 juta serta penghargaan bagi perangkat desa purna tugas dan bantuan lainnya Rp160 juta.

Didalam upaya peningkatan pendapatan daerah, ditempuh melalui peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber - sumber penerimaan lainnya. Capaian target pendapatan daerah dalam APBD tahun 2011 terealisasi 103,05% dari target sebesar Rp1,311 triliun. Realisasi capaian PAD sebesar Rp203 milyar meningkat 39,03% dari tahun 2010. Dana Perimbangan sebesar Rp737 milyar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp332 milyar.

Untuk realisasi Belanja daerah mencapai Rp1,376 triliun atau 92,83% dari rencana APBD tahun 2011 sebesar Rp1,278 triliun. Realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp111 milyar atau 100% dari rencana. Rencana pengeluar-an pembiayaan Rp7,13 milyar dapat direalisasikan 85,99%. Pada tahun 2011 pengelolaan APBD yang menggunakan prinsip defisit spending dapat menutup defisit dan memiliki SILPA (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) Rp138,5 milyar.

Dalam pengelolaan asset daerah, telah dilakukan pendataan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA), yang diharapkan mampu menciptakan ketertiban pengelolaan asset.

Untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Merapi, telah dilakukan efisensi terhadap beberapa program dan fasilitasi terhadap pihak ketiga yang bermaksud membantu. Selama tahun 2011 telah dilakukan perjanjian kerjasama 58 kali dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan. Kerjasama dengan pihak ketiga maupun antar wilayah juga terus dilakukan antara lain dalam Forum Java Promo untuk pariwisata, dan Kartamantul untuk penanganan masalah perbatasan Yogyakarta, Sleman dan Bantul.

Saudara Pimpinan, para anggota Dewan yang kami hormati,

Didalam pemenuhan infrasrtuktur fasilitas transportasi dan distribusi, pada tahun 2011 dilakukan upaya peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan. Upaya tersebut berupa peningkatan jalan di  5 Kecamatan sepanjang 15,35 km, pemeliharaan jalan aspal kabupaten 400 km, rehabilitasi 11 ruas jalan kabupaten sepanjang 14,35 km, pembangunan jalan desa di 18 lokasi, peningkatan jembatan 9 buah dan gorong-gorong 58 m, pemeliharaan jembatan 25 buah dan gorong-gorong 35 buah dan pembangunan jembatan desa 2 lokasi.

Dalam upaya peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, juga didorong partisipasi aktif masyarakat. Untuk mendorong partisipasi tersebut, pemerintah memberikan bantuan Gotong Royong dan aspal sebagai bantuan stimulan kepada masyarakat.

Untuk mengembalikan kelancaran prasarana irigasi yang mengalami kerusakan telah dilakukan rehabilitasi 59 buah Daerah Irigasi, rehabilitasi dan normalisasi sungai di 6 lokasi dan pengerukan sedimentasi di 15 lokasi, pembangunan 6 buah bendung dan 18 buah saluran, pembangunan embung / waduk lapangan Krapyak Barepan, serta pemeliharaan embung dan mata air. Secara umum kondisi saluran irigasi primer dengan kondisi baik meningkat 29,7% yaitu dari 249.568 m menjadi 323.787 m.

Didalam memfasilitasi kebutuhan air bersih masyarakat telah dilakukan pemeliharaan jaringan sumur pompa di 11 lokasi, rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih 5 lokasi wilayah merapi, pengadaan Sambungan Rumah (SR) 200 unit, penyediaan air bersih korban Merapi bagi 20.000 jiwa, pemeliharaan jaringan air bersih/air minum dan reservoir di RSUD Sleman dan RSUD Prambanan 36 unit, pembangunan konstruksi jaringan air bersih (SIPAS) di 3 lokasi yaitu di Kemirikebo, Boyong dan Sendangarum, serta konstruksi jaringan air minum bersih di 5 lokasi.

Untuk mengatasi limbah telah dilakukan pembangunan jaringan pelayanan 3 lokasi, pembangunan 5 SR sebanyak 750 unit, pengembangan jaringan air limbah di Padukuhan Karangwuni, serta penyusunan DED jaringan air limbah 750 SR di Kayen dan Colombo.

Upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalulintas, telah dipasang rambu-rambu lalu lintas sebanyak 200 unit, pengecatan marka jalan 1.500 m², pemasangan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ) 20 unit, pemasangan flashing 3 unit, pengadaan barikade II 15 unit, dan pengadaan traffic cone 100 unit, Uji emisi kendaraan bermotor pada 500 kendaraan dari 25 lembaga, pengujian kendaraan bermotor pada 17 ribu kendaraan serta pemeliharaan LPJU di 2.250 titik dan pemasangan KWH meter  20 kelompok. Selama tahun 2011, seluruh APILL sebanyak 32 buah dalam kondisi baik, rambu lalu lintas sebanyak 1.875 buah, dalam kondisi baik sebanyak 1.863 buah, sedangkan 2 buah flashlight dalam kondisi baik.

Upaya menjaga kualitas lingkungan selain dilakukan dengan penataan ruang, juga pengaturan pertambangan pengembangan serta penggunaan energi terbarukan. Pada tahun 2011 telah tersusun peta rencana wilayah pertambangan dan peta rencana normalisasi DAS berhulu di Gunung Merapi. Pengembangan energi terbarukan dilakukan pembangunan PLTS 12 unit, pemeliharaan PLTS 10 unit dan 3 unit biogas serta tersedianya Jaringan Listrik Tegangan Rendah dan Menengah (JTR-JTM) untuk 60 KK di Kecamatan Gamping dan Minggir. Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sleman sampai tahun 2011 masih termasuk kategori baik. Dari hasil pemeriksaan 32 titik kandungan sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen, hidrokarbon, timah hitam dan partikel debu di udara, masih di bawah ambang batas.

Dalam upaya menjaga kualitas air telah dilakukan pengujian air di 25 titik dengan hasil memenuhi persyaratan kualitas air bersih. Dalam rangka melindungi sumber air minum pada tahun ini telah ditambah sanitasi berbasis masyarakat, sehingga sampai tahun 2011 berjumlah 11 unit. Dalam pengelolaan sampah, kelembagaan pengelolaan sampah mandiri meningkat menjadi 64 lembaga. Penanganan sampah oleh pemerintah daerah mencapai 94,54% dari volume sampah sebanyak 300 ribu meter kubik, dengan sampah yang dapat diangkut dari TPS ke TPA meningkat menjadi 350 m³/hari.

Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan pemukiman dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pembangunan prasarana dan sarana rusunawa di 3 lokasi yaitu Rusunawa Dabag Condongcatur, Rusunawa Mranggen Sinduadi, dan Gemawang Sinduadi Mlati, fasilitasi pelaksanaan rekompak JRF di 6 desa, pembangunan jalan di kawasan Land Consolidation (LC) Sinduadi, serta pembangunan prasarana dan sarana dasar di TPU Seyegan.

Saudara Pimpinan, para anggota Dewan yang kami hormati,

Erupsi Merapi tahun 2010 telah memberikan limpahan bahan galian batuan jenis pasir bangunan, yang potensinya mencapai 45 juta m³. Didalam pengelolaan tambang tersebut dilakukan sekaligus untuk normalisasi aliran sungai. Untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan Keputusan Bupati Sleman tentang Normalisasi Aliran Sungai Pasca Erupsi Gunung Merapi. Pelaksanaan normalisasi sungai dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi deposit pasir dan batu di jalur sungai wilayah masing-masing sungai yang mengganggu aliran sungai. Kegiatan normalisasi ini dilaksanakan dengan mengutamakan warga masyarakat setempat dengan penanggungjawab kepala desa setempat.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan analisis dari BPPTK (Balai Penyelidikan dan Pengembagan Teknologi Kegunungapian), Pemkab Sleman telah menetapkan 9 padukuhan di 3 desa di wilayah Kecamatan Cangkringan, menjadi kawasan yang harus bebas dari hunian. Ke sembilan padukuhan tersebut yaitu Padukuhan Pelemsari dan Pangukrejo di Desa Umbulharjo. Padukuhan Kaliadem, Petung, Jambu, dan Kopeng di Desa Kepuharjo. Padukuhan Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen di Desa Glagaharjo. Hal tersebut memerlukan komitmen bersama didalam memformulasikan kebijakan dan implementasinya. Komitmen tersebut tidak hanya pada para pengambil kebijakan dan stakeholders didalam internal wilayah tetapi juga antar wilayah, terutama sekali pada wilayah-wilayah perbatasan.

Dalam bidang pertanahan pada tahun 2011 telah diproses permohonan baru izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) sebanyak 1.177 buah dengan hasil 478 buah (40,61%)  disetujui, 176 buah (14,95%) ditolak, dan 385 buah (32,71%) dalam proses, serta penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya sebanyak 180 buah. Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui pensertifikatan tanah kas desa sebanyak 232 bidang, inventarisasi penataan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan pemanfaatan tanah (P4T) sebanyak 2.623 bidang, pemrosesan dan penerbitan 17 rekomendasi izin pakai (kekancingan) tanah-tanah Sultan Ground, serta pemrosesan dan penerbitan 21 permohonan izin Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa meliputi 7 izin pelepasan TKD dan 14  izin sewa menyewa TKD.

Penertiban administrasi wilayah perbatasan telah dilakukan penegasan batas wilayah dengan pemasangan dan pemeliharaan pilar batas, pelacakan kembali dan pemasangan pilar batas wilayah di Kecamatan Turi sebanyak 35 pilar batas, pemasangan 27 pilar batas wilayah Kecamatan Cangkringan dan 61 patok batas desa.

Pembangunan kembali Huntap di wilayah Sleman akan dilaksanakan untuk 3.023 KK yang memerlukan lahan seluas 36,828 ha dengan perincian 34,53 ha menggunakan tanah Kas Desa dan sisanya menggunakan lahan mandiri. Dalam penyediaan lahan untuk huntap maka pemerintah akan memfasilitasi sampai sertifikat hak milik dan telah disiapkan regulasi khusus agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru. Pembangunan huntap diupayakan tidak merubah struktur masyarakat lokal, dan tahun 2011 telah di bangun 352 unit Huntap.

Saudara Pimpinan, para anggota dewan yang kami hormati,

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman pada tahun 2011 secara umum aman dan stabil. Untuk menjaga stabilitas kemanan dan ketertiban masyarakat tersebut dilakukan pada upaya-upaya preventif dengan cara penyelesaian konflik di tingkat bawah sehingga tidak menjadi besar.

Berkaitan dengan pembinaan generasi muda, selain pemberdayaan pemuda, dilaksanakan kegiatan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang banyak kasus dilakukan oleh pemuda. Kegiatan yang dilakukan antara lain pembinaan dan penyuluhan narkoba bagi 2.400 orang pemuda, dan fasilitasi sarasehan dialog remaja. Disamping itu ditingkatkan koordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), pelaksanaan penyuluhan penyalahgunaan Napza, penyuluhan anti narkoba, pembentukan dan penyampaian bantuan sarana operasional  bagi satgas anti narkoba baru, bimbingan lanjut bagi satgas anti narkoba, pembinaan kepada kelompok pemuda anti narkoba dan pembinaan kelompok siswa anti narkoba.

Saudara Pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang kami hormati,

Demikian pokok-pokok materi laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan tahun 2011 yang kami sampaikan, dan secara lengkap buku laporan telah disampaikan kepada segenap anggota Dewan. Perlu kami sampaikan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2011, sebagai berikut:

1.     Sesuai dengan target kuantitaf pencapaian visi masyarakat Sleman yang sejahtera lahir dan batin dengan indikator pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2015 sebesar 80 point, kondisi IPM Sleman  tahun terakhir (2010) mencapai 78.20 point, dengan nilai komponen kesehatan 83,43, komponen pendidikan sebesar 84,63 serta komponen pendapatan sebesar 66,52. Nilai IPM tersebut meningkat dibandingkan perhitungan tahun sebelumnya sebesar 77,70. IPM tersebut menempatkan Kabupaten Sleman pada peringkat 13 dari 497 kabupaten dan kota secara nasional. Penggunaan IPM tahun 2010 karena penghitungan IPM tahun 2011 baru pada dilaksanakan BPS pada pertengahan tahun ini.

2.     Masyarakat berdaya saing didalam visi yang secara kuantitatif ditargetkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98% pada tahun 2015, pada tahun 2011 tercapai 4,84%.

3.     Capaian Masyarakat yang berkeadilan gender tergambarkan dari capaian indeks pembangunan gender 74,17, dan diperolehnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) oleh presiden atas keberhasilan Pemkab Sleman dalam menerapkan pengarusutamaan gender.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesungguhnya merupakan hasil kerjasama yang baik antara masyarakat, DPRD, pemerintah daerah maupun satuan kerja vertikal. Oleh karena itu kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Pemerintah Kabupaten Sleman didalam melaksanakan rehabilitas dan rekonstruksi pasca erupsi gunung Merapi tahun 2010.  Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

                                                                                                   Sleman,    Maret 2012     

                                                                                                                                                            BUPATI  SLEMAN,

                                                                                                      SRI PURNOMO